Sertifikat Hak Pakai (SHP)

Pengertian Hak Pakai yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatau asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

Hak pakai dapat diberikan:

  1. Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu.
  2. Secara cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

Namun, pemberian hak pakai tersebut tidak boleh disertai dengan syarat-syarat yang mengarah kepada unsur pemerasan.

Hak pakai dapat dipunyai oleh:

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
  3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pengalihan hak guna pakai yang dikuasai Negara kepada pihak lain harus seizin pejabat yang berwenang, sedangkan pengalihan hak pakai atas tanah milik hanya dapat dilakukan kepada pihak lain jika dimungkinkan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Jangka waktu Hak Pakai

Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sesudah jangka waktu Hak Pakai atau perpanjangannya habis, maka kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Pakai atas tanah yang sama.
Hak Pakai yang diberikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu dapat diberikan kepada :

  1. Departemen, lembaga pemerintahan non departemen, dan pemerintah daerah.
  2. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional.
  3. Badan keagamaan dan badan social.

Hak Pakai atas tanah Negara dapat diperpanjang atas diperbaharui atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat :

  1. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.
  2. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Ciri utama hak pakai :

  1. Hak yang meliputi hak atas tanah bangunan dan tanah pertanian.
  2. Objeknya adalah tanah negara dan tanah hak milik dengan catatan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 dan Permendagri No. 1 tahun 1977 hak pakai juga diberikan diatas tanah pengelolaan dan bahwa hak pakai atas tanah negara terjadi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
  3. Jangkauan hak pakai lebih luas yakni WNI, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, WNA berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 42 UUPA) ;
  4. Hak yang bersifat sementara.
  5. Peralihannya dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum nonpublic dapat beralih dan dialihkan, sedangkan hak pakai yang dipunyai badan-badan hukum yang bersifat public/nonkomersial (departemen, kedutaan, badan social, keagamaan dsb) tidak dapat dialihkan.

Dari berbagai ciri tersebut, dapat dikatakan bahwa hak pakai mengandung hal-hal positif dalam menunjang kebutuhan lalu lintas perekonomian. Sebagai konsekuensi dari asas pemisahan horizontal yakni kepemilikan bangunan yang terpisah dari penguasaan tanahnya, maka terhadap WNA dapat diberikan hak pakai. Namun tentunya harus diberi batasan tentang pengertian WNA yang berkedudukan di Indonesia, apakah mereka yang berstatus tempat tinggal tetap/gevestigd atau juga meliputi pemegang KIM yang memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya mempunyai kualifikasi memberi manfaat secara ekonomis atau kualifikasi professional).

Pemegang Hak Pakai berkewajiban :

  1. membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah hak penglolaan atau dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  2. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukanya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
  3. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  4. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut hapus;
  5. menyerahkan sertipikat hak pakai yang telah hapus kepada Kepala kantor Pertanahan.
  6. membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya  dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Pakai

 

Sumber :

http://economy.okezone.com/read/2016/04/19/470/1366599/apa-perbedaan-hak-pakai-dan-hgb

http://arsiptanah.blogspot.co.id/2012/12/hak-pakai-atas-tanah.html

Sumber Gambar :

https://d3hhi5knjyj98j.cloudfront.net/f_auto,q_70/q1hvxsgy8vsd4cqemdt5

Leave a Reply

%d bloggers like this: