Sertifikat Hak Sewa Untuk Bangunan

Ketentuan tentang hak sewa untuk bangunan secara khusus diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 5 Tahun1960 yang selanjutnya disebut dengan UUPA. Pengertian hak sewa untuk bangunan menurut pasal 44 ayat 1 UUPA adalah seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus, maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 UUPA. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (Pasal 16 jo. Pasal 53).

Dalam hak sewa Untuk Bangunan, pemilik tanah menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada penyewa dengan maksud agar penyewa dapat mendirikan bangunan diatas tanah tersebut. Bangunan itu menurut hukum menjadi milik penyewa, kecuali ada perjanjian lain. Hal ini berbeda dengan Hak Sewa Atas Bangunan yaitu penyewa menyewa bangunan di atas tanah hak orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa dan dalam jangka waktu yang tertentu yang disepakati oleh pemilik bangunan dengan penyewa bangunan. Jadi objek perbuatan hukumnya adalah bangunan bukan tanah.

Sifat dan ciri-ciri dari hak sewa untuk bangunan adalah sebagai berikut:

  1. Jangka waktu terbatas
  2. Bersifat pribadi dan tidak diperbolehkan untuk menyerahkan tanahnya kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa dengan pihak penyewa (onderverhuur) tanpa izin pemilik tanah.
  3. Sewa meyewa dapat diadakan dengan ketentuan bahwa jika penyewa meninggal dunia hubungan sewanya akan putus
  4. Hubungan sewa tidak terputus dengan dialihkannya hak milik yang bersangkutan kepada pihak lain
  5. Hak Sewa tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan
  6. Hak sewa dengan sendirinya dapat dilepas oleh pihak yang menyewa
  7. Hak sewa tidak termasuk golongan hak-hak yang didaftar menurut PP No.24 Tahun 1997.

Pemegang hak sewa untuk bangunan menurut pasal 45 UUPA adalah:

  1. Warga negara Indonesia
  2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
  3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
  4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Subyek hak sewa (Pasal 45), yaitu :

  1. WNI
  2. WNA yang berkedudukan di Indonesia
  3. Badan Hukum Indonesia
  4. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Sebagaimana juga hak pakai, subyek hak sewa meskipun dibenarkan dipunyai oleh warga negara asing sebagaimana juga hak asing dan badan hukum asing, namun harus merupakan penduduk Indonesia. Jika warga Negara asing tersebut tinggal untuk sementara, maka kepadanya tidak dapat diberikan hak sewa untuk bangunan. Jika ingin menempati suatu bangunan maka yang bersangkutan hanya dapat mempergunakan perjanjian sewa menyewa bangunan. Yang disewa bukan tanahnya, tetapi bangunannya.

Didalam UUPA tidak ada disebut bahwa hak sewa harus didaftarkan, demikian juga sebagai obyek hak tanggungan. Tentang jangka waktu berapa lama dapat diberika hak sewa juga tidak ditentukan. Berhubung karena hak sewa ini berasal dari hak milik, dapatlah dikatakan bahwa jangka waktu hak sewa tergantung kepada perjanjian antara pemilik dan penyewa. Sedangkan pembayaran uang sewa berbeda dengan hak guna bangunan yang berasal dari tanah Negara ataupun tanah hak milik, di mana si penerima hak harus membayar pemasukan pada Negara ataupun pada pemilik pada awal pemberian hak, maka hak sewa untuk bangunan, pembayaran sewa dapat dilakukan yang pertama satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu, kedua sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan dan yang ketiga perjanjian sewa tidak boleh mengandung unsure-unsur pemerasan. Hal inilah yang menyebabkan hak sewa untuk tanah pertanian dibenarkan, karena jika sewa dibayar dimuka dan pada akhirnya sewa tidak memperoleh hasil, maka akan menimbulkan kerugian pada penyewa. Tidaklah wajar jika tanah yang disewa dibayar dimuka, sedangkan tanahnya tidak menghasilkan, sementara sewanya sudah dinikmati oleh pemiliknya.

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber :
http://yantju.blogspot.co.id/2009/08/hak-sewa-untuk-bangunan.html

Sumber Gambar :

http://asriman.com/wp-content/uploads/2013/11/menghitung-bptb-waris.jpg

http://cdn2.tstatic.net/surabaya/foto/bank/images/berita-surabaya-hak-guna-bangunan-hgb-sertifikat-tanah_20160313_131757.jpg

Leave a Reply

%d bloggers like this: